Ketika kita membaca laporan seperti ini—penyempurnaan data, pemutakhiran sistem, revisi administrasi—sebagian besar pembaca cenderung merasa tenang. Kita berasumsi: semua terkendali. Semua terstruktur.
Namun, jika kita mengikuti jejak logika administrasi yang berulang ini, kita akan menemukan sebuah pola yang jauh lebih rumit daripada sekadar "pemutakhiran data." Kita tidak sedang bicara soal pengecekan alamat atau data NIK yang usang. Kita sedang berbicara tentang sebuah mesin birokratis raksasa yang bekerja dengan asumsi bahwa kemiskinan, kemandirian, dan hak hidup adalah variabel yang bisa dikodekan menjadi kolom Excel.
Ini adalah drama administrasi yang selalu dipentaskan di depan publik.
Pemerintah secara rutin mengeluarkan pernyataan tentang betapa canggihnya sistem mereka. Data kini semakin akurat. Program bantuan kini semakin tepat sasaran. Angka populasi penerima bantuan terus diaudit dan direvisi. Dan setiap kali proses itu selesai, kita disambut dengan sebuah rasa lega buatan, seolah-olah sebuah masalah sosial yang sangat masif itu tiba-tiba terselesaikan hanya karena berhasilnya sinkronisasi antar-kementerian.
Ini adalah ilusi yang harus kita pahami bersama.
Mengapa "Penyempurnaan Data" Ternyata Masalah?
Masalah terbesar dari sistem seperti ini bukanlah pada niat baik pemerintah. Masalahnya ada pada desain sistemnya sendiri. Ketika sebuah sistem bergantung pada data yang dikumpulkan oleh berbagai pihak—pendidikan, kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan—sistem itu menjadi rapuh karena ia bersifat fragmentaris.
Sistem ini memaksa individu yang sudah berada dalam posisi rentan—yang paling membutuhkan bantuan—untuk bermain sesuai aturan administrasi yang kaku dan seringkali tidak manusiawi.
Dan inilah jebakannya: Setiap kali ada "penyempurnaan data," ada risiko penghapusan. Ada risiko diskualifikasi. Kita yang berada di garis paling bawah, yang paling jarang terdeteksi oleh sistem—karena mereka bergerak terlalu cepat, atau karena mereka berada di celah geografis yang sulit dipetakan—itulah yang paling rentan menjadi korban "akurasi data."
Penyempurnaan data, dalam konteks sosial, seringkali sama dengan penyempurnaan eksklusi.
Dilema Penerima Manfaat
Kita perlu bertanya lebih kritis: Apakah kita sedang mengelola bantuan, atau kita sedang mengelola pengakuan atas kemiskinan?
Seharusnya, bantuan sosial didasarkan pada hak asasi untuk hidup layak, bukan berdasarkan seberapa baik seseorang mampu mengisi formulir atau seberapa rapi data kependudukannya.
Ketika sistem menjadi sangat bergantung pada data yang terkuantifikasi, maka dimensi kemanusiaan menjadi yang paling sulit diukur. Ketidakberdayaan, ketidakjelasan status, atau bahkan perubahan kondisi hidup dalam waktu singkat, seringkali dianggap sebagai "anomali data" yang perlu diperbaiki, bukan sebagai cerita hidup yang perlu didengarkan.
Oleh karena itu, ketika kita melihat laporan semacam ini, mari kita ubah lensa kita. Jangan melihatnya sebagai capaian administratif. Lihatlah ia sebagai sebuah pengingat bahwa, di balik setiap angka dan pemutakhiran data, ada manusia utuh yang keberadaannya seringkali hanya diakui setelah melalui serangkaian proses birokratis yang melelahkan.
Kita butuh sistem yang berbelas kasih, bukan sekadar sistem yang akurat.